Berita Bantul
Jumat Pahing, 27 Agt 2010 08:23 WIB | dibaca (536) | Komentar
70% APBD Bantul Dialokasikan Untuk Kesejahteraan Dan Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menganggarkan 70 % APBD digunakan untuk kepentingan kemasyakatan. Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat adalah program unggulan yang sedang digalakkan oleh pemda Bantul. 70% dari APBD Bantul 900 milliar digunakan untuk pemberdayaan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perindagkop Drs.Tri Saktiyana,MSi mewakili Bupati Bantul dalam menyambut rombongan DPRD Kabupaten Barito Koala, Kalimanan Selatan pada hari Kamis (26/08).
Dalam rangka acara kunjungan kerjanya ke Bantul, DPRD Kabupaten Barito yang dipimpin Ketua DPRD Barito Drs.H.Husein Ahmad adalah untuk menimba ilmu dari Pemda Bantul, seperti yang dituturkannya, kami datang ke Bantul untuk menyambung silaturohmi dan juga untuk menimba ilmu terkait dengan peraturan dan kebijakan pemerintah Bantul, yang kami ketahui bahwa pemerintah Bantul mempunyai tata pemerintahan yang baik. Kami ingin tahu tentang pemberdayaan masyarakat dan juga infrastruktur/pembangunan di Bantul.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Pemerintahan Desa Drs.Agus Sulistiyana,MM menjelaskan, Bantul sudah digalakkan program pengentasan kemiskinan yaitu dengan menyalurkan dana untuk memberdayakan masyarakat miskin agar meningkatkan derajad hidupnya. Walupun belum ada Perda khusus tentang pemberdayaan masyarakat tapi sudah dilakukan yang berpedoman dengan Perda Pembentukan LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa).
Pemda Bantul membentuk pelaksana pemberdayaan masyarakat, yaitu CDMK (Committee Development Pementasan Kemiskinan) Selain itu pemberdayaan masyarakat juga melalui lembaga, di antaranya PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat miskin di wilayah perdesaan, serta menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan. Menurut Konsultan Manajemen Kab Bantul Susmono,Ssos, pengelolaan dana PNPM tergantung pada potensi daerah masing-masing. Dengan diberikannya fasilitas modal umtuk usaha, masyarakat harus mengimbangi dengan semangat besar untuk usaha. Pasca gempa 2006 Bantul disubsidi dana sebesar 40 miliar 700 juta, dan langsung dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dana subsidi tersebut, masyarakat antusias untuk memilih PNPM Mandiri Perdesaan dalam menyalurkan potensi usaha.
Selain PNPM Mandiri Perdesaan, beberapa forum/lembaga yang menangani pemberdayaan masyarakat adalah Posdaya, BKL, BKR, Pokgiat, Karang Taruna, LKMD, LMD, Pokja dan lainnya. Forum-forum tersebut sebagai pelaksana untuk penyaluran dana ke masyarakat. Dalam pelaksanaannya, selalu ada binaan dan pantauan, agar bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. (dewihumas)
Komentar (5) | Kirim Komentar Anda
- budisuminartodikirim Jumat Pahing, 27 Agt 2010 14:43 WIB
Salam hormat. Programhya saya kira baik sekali.Namun hasil dilapangan,masih tanda tanya.Kadang menimbulkan masalah baru.Misalnya konon harga sapi merendah dst.Saya kira perlu memperluas jenis usaha diperdesaan,yg mempunyai nilai tgg, ramah lingkungan.dst. banyai pokoknya..l,sekian mks.
- prasetyo hermawandikirim Sabtu Pon, 28 Agt 2010 21:39 WIB
Sebagai warga bantul saya bangga adanya program unggulan ini. Perlu adanya data yang valid tentang potensi tiap daerah diikuti dengan perencanaan yang sistematis dan komprehensip, agar visi program ini dapat tercapai. Selamat menjalankan amanah ini. Sekian, mohon maaf dan terimakasih
- s wahyudidikirim Ahad Wage, 29 Agt 2010 17:03 WIB
ini elok engkas 70% APBD bukan main, ini harus ada suprastruktur yang mengaturnya, ada struktur & sistem yang meleksanaken & mengontrolnya, dan ada infrastruktur yang memadai; target mesti realistik, ada indikator keberhasilan, monitoring & epaluasi periodik, program yg 'sustainable', sosialisasi & pertanggungjawaban yg transparan; mekanisme rekruitmen pejabat/tenaga/lembaga/etc "public axccessed" mesti mempretungken kompetensi & moralitasnya; saran saya: bentuk lagi 'wadah baru' yang akuntabel, personnya yg diakui publik 'track record'nya baik, mekaten lepat nyuwun pangapunten
- om Bertusdikirim Senin Kliwon, 30 Agt 2010 09:42 WIB
70 % angka yang fantastis, dan kalau benar-benar diberdayakan, sungguh cita-cita memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat dapat dipercepat. Alokasi anggaran yang cukup besar perlu disikapi dengan perencanaan program dan kegiatan yang benar-benar membumi dan memang diperlukan oleh masyarakat. masyarakat juga harus hati-hati dan waspada terhadap keberadaan "calo-calo" anggaran yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Pada akhirnya pengawasan, pengendalian perlu dilakukan oleh semua pihak.
- den bagusedikirim Kamis Pahing, 16 Sep 2010 12:21 WIB
WAH SENANG SEKALI DAN DI BANTUL UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, TAPI SAYANG KECAMATAN SAYA GAK DAPAT BAGIAN PNPM MANDIRI PERDESAAN..... GIMANA CARANYA YAAA BU BUPATI
Kirim Komentar