Berita Bantul
Senin Legi, 12 Jul 2010 14:14 WIB | dibaca (471) | Komentar
RAPBD 2011 Sudah Siap 50%, Dan Akan Disesuaikan Dengan Dana Yang Tersedia
Perencanaan APBD Kabupaten Bantul tahun 2011 yang sudah disusun untuk menjadi kebijakan sudah siap 50%, dan dana yang akan dianggarkan sebesar Rp 23 miliar, itu sudah termasuk defisit tahun sebelumnya yaitu Rp 58 miliar. Tetapi sampai saat ini masih terus diadakan pembahasan dan evaluasi rencana kerja yang lainnya. Dan dana yang sudah dianggarkan untuk proses kerja Pemerintah Daerah Bantul berasal dari Pemerintah Pusat.
Hal tersebut disampaikan oleh Drs.Priyantono,MSi dalam sambutannya pada kunjungan kerja dari rombongan DPRD Kabupaten Kediri di Bantul pada hari Senin (12/07). Rombongan DPRD Kediri yang dipimpin oleh H.Soeyitno menyampaikan maksud mereka berkunjung ke Bantul,kami datang ke Bantul bermaksud untuk menggali pengetahuan dan belajar tentang perencanaa dan penyusunan APBD serta penyesuaian Perda apabila terjadi perubahan. Ilmu yang kami dapat dari Bantul akan kami pelajari dan gunakan di Kediri.
Menanggapi hal itu, Kepala Bappeda Drs,Priyantono,MSi menjelaskan bahwa,rencana anggaran untuk disusun sebagai APBD berdasar pada RKPD (Rencana Kerja Pendapatan Daerah), yang mana RKPD itu terdiri dari DAU dan DAK. Masing-masing SKPD telah memberikan rencana anggarannya untuk dibahas dengan DPRD pada pembahasan RAPBD, dan itu juga mentesuaikan denga hasil Musrenbang.
Proses penyusunan rencana APBD menyesuaikan pada dana yang tersedia. Jadi, harus ada kompromi antara Bappeda dan DPKAD, lalu kemudian akan dibahas dalam pembahasan dengan DPRD. Dan setiap penyusunan APBD disertai pula adanya Penmendagri 25. (dewi)
Komentar (6) | Kirim Komentar Anda
- s wahyudidikirim Senin Legi, 12 Jul 2010 14:56 WIB
"...dana yang akan dianggarkan sebesar Rp 23 miliar, itu sudah termasuk defisit tahun sebelumnya yaitu Rp 58 miliar... " ... weh inpo ini kok semangkin bikin tidak mudheng orang yang sudah pikun smacem saya. Kalo boleh pesen, tolong dalem pembikinan program & pendanaan yang berpehak pada rakyat jangan skedar "copy & paste" program & anggaran "tahun lalu" skala prioritas yang telah diputusken dalem musrenbang perlu mempretungken "appropriateness", urgensi, "continuity", "sustainability" berdasarken epaluasi hasil monitoring, inpentarisasi masalah, pariabel & indikator yang jelas dalem penuntasan eksekusi program tsb etc.etc, mekaten lepat nyuwun pangapunten
- Bu Wahyudikirim Selasa Pahing, 13 Jul 2010 10:03 WIB
Mohon maaf untuk mbak Dewi, sedikit saran untuk anda. Sebelum berita diupload agar dikoreksi dahulu naskahnya. Ada bbrp kata yang kurang huruf maupun salah huruf. Kalo mbak Dewi juga seorang PNS Kabupaten Bantul, cobalah untuk menghafalkan nama nama pejabat di pemda atau membuka buku agenda kabupaten. Sekali lagi mohon maaf jika kurang berkenan
- Ayumi Hamazakidikirim Rabu Pon, 14 Jul 2010 00:14 WIB
Baru baru ini, GKR.Hemas dalam rapat di dewan selaku anggota DPD menyatakn supaya untuk pengaturan gaji PNS, dikembalikan lagi kepada pusat. Hal ini juga sudah disampaikan kepada Mendagri, mengingat pos belanja terbesar adalah justru di pos belanja pegawai..Sedangkan kita tau, hampir setiap tahun, Peerintah menaikkan gaji PNS..Dan kenakan gaji tsb menjad beban bagi APBD..Mengapa beban..?? Karena lebih besar pasak daripada tiang..Sampai sampai sebua kabupaten di JawaTengah, dala sebuah harian lokal Jogja, memberitakan bahwa mereka tidak akan mengangkat PNS sampai beberapa tahun ke depan, mengingat tidak ada anggaran untuk itu.. Ketimpangan anggaran tsb juga banyak dipengaruhi faktor semakin banyaknya pemekaran wilayah, sehingga pemerintah pusat semakin sulit untuk membagi " KUE " anggaran secara merata...Akibatnya ada beberapa propinsi/daerah kabupaten/kota yg " jatah " nya jadi semakin sedikit...
- om Bertusdikirim Rabu Pon, 14 Jul 2010 11:18 WIB
aku ra mudeng matimatikane, anggaran 23 m termasuk defisit tahun sebelumnya 58 M, lha njur rencana anggaran e 2011 pira? mbak Ayumi, lho gaji PNS dikembalikan kepusat...? itu kan masuk DAU yang asalnya dari pusat juga to, hanya pengaturannya didaerah masing2, hanya mbaginya menjadi kewenangan daerah gitu lho. Soal ada beberapa daerah yang tak ada anggaran, bahkan tak ada lagi agenda pengangkatan PNS, miturut saya bisa diantisipasi dengan memanfaatkan tenaga PNS yang ada, toh sekarang banyak kita lihat/ jumpai banyak PNS yang tidak diberdayakan secara optimal, manfaakan teknologi IT di segala bidang dengan sedikit memerlukan tenaga. Dan lagi perlu diwacanakan kembali, pemilukada ternyata banyak menyedot dana daerah dan memicu konflik antar kelompok, bagaimana kalau pemilukada ditinjau ulang? ah...itu.... hanya omongan model angkringan, boleh diperhatikan tidak juga tak apa...lepat sepurane.
- dewidikirim Sabtu Pon, 24 Jul 2010 13:51 WIB
Mohon maaf apabila ada ketidaksempurnaan dan kesalahan saya dalam menulis. Maaf juga atas keridaktelitian saya. Saya akan lebih teliti dan berhati-hati.Dan terima kasih sekali sarannya.
- nindadikirim Senin Kliwon, 26 Jul 2010 12:32 WIB
untuk mbak dewi, mohon maaf tapi kepala Bappeda namanya bukan priyantono mbak....
Kirim Komentar