Berita Bantul
Kamis Pahing, 6 Des 2007 08:06 WIB | dibaca (1568) | Komentar
Untuk Mengangkat Kehidupan Keluarga Miskin; Lembaga Pengelola Dana Amanah (LPDA) Siap Beroperasi
Kemiskinan merupakan problem masyarakat yang sampai sekarang masih sulit dicari strategi yang tepat untuk penanggulangannya dan itu meruapakan problem klasik yang selalu muncul dan membayangi pembangunan yang gencar dilaksanakan. Namun pemerintah baik pusat maupun daerah sampai sekarang bertekat untuk tetap berusaha menanggulangi dengan kebijaksanaan yang selalu dibarengi evaluasi efektivitas strategi yang diterapkan, hal tersebut disampaikan Ketua Lembaga Pengelola Dana Amanah (LPDA) Kabupaten Bantul (sementara sambil menunggu SK Bupati) Ir. H. Darmawan Suryo S. MP. di Sekretariat LPDA Kantor Badan Kesejahteraan Keluarga Kab. Bantul. Jl. Drs. Wahidin Sudiro Husodo No. 76 Bantul. Rabu (5/12).
Lebih lanjut dikatakan strategi yang selama ini dijalankan berbentuk proyek dengan dana dan waktu terbatas, untuk tahun 2008 pemerintah mencoba menyalurkan dana titipan dengan paradigma baru yang sistematis dan berkesinambungan dengan mengusung motto "Mengemban Amanah Menuju Kemandirian" Adapun bantuan yang disalurkan baik bersumber dari APBN, Bantuan Luar Negeri maupun NGO itu bukan merupakan hutang baru yang disimpan di rekening LPDA. Kebetulan dalam program tersebut Kabupaten Bantul dijadikan salah satu model diantara lima kabupaten yakni Bukit Tinggi Sumbar, Tapanuli, Kota Tarakan Kalbar dan Sulawesi Tengah. Dengan model pemberdayaan kelompok masyarakat dan berkesinambungan diharapkan tidak ada lagi orang miskin dan menganggur, namun masyarakat miskin didorong untuk produktif.
Lembaga Pengemban Dana Amanah merupakan satu strategi yang dirasa tepat untuk mengemban dana pinjaman untuk warga miskin berdasar kebutuhannya, dengan model bottem up masyarakat itu sendiri yang memilih kebutuhan, merencanakan, menghitung biaya dan melaksanakan dengan jenis kegiatan beupa pinjaman usaha produktif, pendidikan, sosial, kesehatan, infrastruktur dan penyediaan tenaga bantuan tehnis.
Dengan kehadiran LPDA diharapkan lembaga sosial yang ada membentuk Perkumpulan Lembaga Pengembang dan Pengelola Dana Amanah (PLP2DA) sebagai pengendali dan pendorong diantara anggota kelompok untuk mempersiapkan, menggali potensi dan kebutuhan yang riil dari warga miskin untuk dimintakan bantuan dengan mengajukan proposal. Keberadaan LPDAsendiri hanya sebagai fasilitator/ penghubung antara keluarga miskin yang membutuhkan bantuan dengan pemberi donor dengan prinsip berpihak pada orang miskin (Gakin), perempuan, partisipasi, gotong royong, demokratis, sederhana, transparasi, akuntabilitas dan berkelanjutan.
Kepala Bidang Sekretariat LPDA Bantul Drs. Lukas Sumanasa M. Kes. mengatakan LPDA tersebut berdiri dengan anggota yang diperkuat dari unsur birokrat, dosen, mahasiswa, wiraswasta, media massa sehingga lebih netral dalam menjalankan tugas. Untuk melaksanakan amanah dari lembaga donor tersebut LPDA Kabupaten Bantul mulai tanggal 4 desember 2007 mensosialisasi program-programnya dan akan diikuti dengan penyebaran pamflet yang diharapkan pertengahan bulan Desember selesai di tingkat kecamatan dan desa dan selanjutnya bisa sampai ke masyarakat bawah. Bagi masyarakat yang mengingnkan informasi lebih lanjut atau kelompok masyarakat ingin mengundang pengurus untuk memberi penyuluhan bisa menghubungi langsung ke Sekretariat LPDA di Kantor Badan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul Telp. 367331/367706, an. Drs. Lukas Sumanasa M.kes. Hp. 081 328 684 863 gratis. (mwr)
Komentar (3) | Kirim Komentar Anda
- zakidikirim Sabtu Wage, 8 Des 2007 09:45 WIB
Yg terhormat Ir. H. Darmawan Suryo S. MP di tempat Menanggapi adanya program tersebut saya sangat setuju dan mendukung.Akan tetapi dalam pelaksanaannya tentu tidak mudah, kenapa saya katakan tidak mudah, karena selama ini program-progam yang diadakan pemerintah pusat/daerah yang pelaksanaannya harus membentuk kelompok masyarakat sangat rentan KKN. Saya katakan banyak KKN karena pembentukan kelompok yang pembentukannya melibatkan orang-orang kalurahan/perangkat desa, yang akan terpilih hanya orang-orang yang dekat dengan mereka saja, dan itu sudah berulang kali terjadi. Untuk itu menurut hemat saya kalaupun ada pembentukan suatu kelompok dalam masyarakat sebaiknya dibentuk langsung dari pemerintah kabupaten/menunjuk LSM swasta yang sudah teruji kinerjanya. Semua itu akan sangat mengurani terjadinya konflik internal dalam masyarakat itu sendiri. Atas Perhatiannya saya ucapkan terima-kasih Salam.
- fajardikirim Sabtu Legi, 19 Jan 2008 10:28 WIB
Di sulawesi tengah telah dibentuk LPDA tapi semua kegiatan terhenti. dana yang yang harusnya di serahkan ke pengelola belum rampung semua bahkan dana bantuan dari daerah tidak ada. yang ada cuma bantuan dari pusat itupun hanya untuk dicairkan tidak diperuntukkan bagi biaya operasional, sedangkan dibutuhkan dana untuk melanjutkan program tersebut
- Wardayadidikirim Senin Wage, 11 Feb 2008 09:43 WIB
Yang aku hormati bapak Darmawan selaku ketua LPDA, kami selaku warga bantul dan kebetulan sebagai pengurus BKM Arta Murti sangat senang karena dengan adanya LPDA masyarakat miskin bantul dapat teratasi mengingat banyak program-program dari pemerintah yg diarahkan untuk pengentasan kemiskinan. Dengan adanya LPDA ini kami berharap dapat mengakses sumber pembiayaan untuk PJM Pronangkis BKM Arta Murti yang juga mempunyai program untuk masyarakat miskin.Yang menjadi pertanyaan kami apakah BKM Arta Murti dapat mengajukan proposal ke LPDA ? mohon jawabanya pak....
Kirim Komentar